Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film, diterbikan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 34, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Isi pokok PermendikbudNomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film meliputi:
1. Peraturan Menteri ini mengatur tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film.
2. Ruang lingkup Tata Edar Film meliputi:
a. kewajiban dan hak Pelaku Usaha Pengedaran Film;
b. kewajiban dan hak Pelaku Usaha Pertunjukan Film; dan
c. pengawasan ketaatan atas perjanjian kerja sama.
3. Pengedaran Film harus diatur dalam perjanjian kerja sama.
4. Pengedaran Film dilakukan oleh Pelaku Usaha Pengedaran Film kepada Pelaku Usaha Pertunjukan Film.
5. Pertunjukan Film dapat dilakukan melalui:
a. layar lebar;
b. penyiaran televisi; dan
c. jaringan teknologi informatika.
6. Pertunjukan Film melalui layar lebar meliputi Pertunjukan Film:
a. di bioskop;
b. di gedung pertunjukan nonbioskop; dan
c. di lapangan terbuka.
7. Pelaku Usaha Pertunjukan Film tidak boleh mempertunjukkan Film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan Film atau Pengedaran Film atau Impor Film melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
8. Ekspor Film dilakukan untuk meningkatkan penyebaran Film Indonesia di luar negeri dalam rangka mempromosikan kebudayaan Indonesia dan kepentingan diplomasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Impor Film dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keragaman Film yang beredar di Indonesia dan menjadi sarana pertukaran pengetahuan untuk peningkatan kualitas Film Indonesia.
10. Pemerintah wajib membatasi Film impor dengan menjaga proporsi antara Film impor dan Film Indonesia guna mencegah dominasi budaya asing.
11. Pembatasan Film impor dengan menjaga proporsi dilakukan berdasarkan data monitoring jumlah Film yang dipertunjukan.
12. Menteri mendorong jumlah produksi Film Indonesia dalam menjaga proporsi.
13. Impor Film dapat dilakukan oleh perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah untuk kepentingannya sendiri dengan mempertunjukkan Film di dalam wilayah diplomatik atau organisasi internasional yang bersangkutan.
14. Film impor yang akan dipertunjukkan wajib mendapatkan STLS dari Lembaga Sensor Film. Adapun yang dimkasud Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan
15. Pelaku usaha Impor Film dilarang melakukan sulih suara Film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali Film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian setelah mendapatkan izin dari Menteri.
16. Perjanjian kerja sama mengenai Pengedaran Film yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan masih tetap berlaku bagi para pihak sampai berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.
17. Film yang diproduksi dan belum memiliki TPPF sebelum Peraturan Menteri ini diundangankan dapat mengajukan Pemberitahuan Pembuatan Film paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Adapun yang dimaksud Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku usaha pembuatan film yang telah memberitahukan pembuatan filmnya.
Selengkapnya silahkan download dan baca PermendikbudNomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film, melalui link yang tersedia di bawah ini.
Link download Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019
Demikian informasi terkait Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film. Terima kasih, semoga bermanfaat.
