Sanksi Bagi PNS yang Melakukan Tindakan Pidana yang Berhubungan dengan Jabatan

Seperti apa Sanksi bagi PNS yang melakukan tindakan Pidana yang berhubungan dengan Jabatan seperti korupsi, dan lainnya. 

Berdasarkan Surat Kepala Badan  Kepegawaian  Negara Nomor: K.26€0/V.326-2199 Tanggal  : 20 November 2012 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang  Dijatuhi Hukuman Pidana dijelaskan bahwa

1. Berkenaan dengan adanya  permasalahan  Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman  pidana  karena melakukan tindak pidana keiahatan jabatan  atau tindak pidana yang ada hubungannya  dengan jabatan,  dengan  ini disampaikan hal-hal sebagai  berikut:

a. Dalam Pasal 23 ayat (3) huruf  b, ayat  (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian  sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas dinyatakan  bahwa:

1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan  hormat atau tidakdiberhentikan  karena dihukum  penjara atau kurungan  berdasarkan  putusan pengadilan  yang telah mempunyai  kekuatan hukum yang tetap  karenamelakukan  tindak pidana kejahatan yang ancaman  hukumannya  kurang dari 4 (empat) tahun;

2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan  hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat  karena dihukum penjara   berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap karena melakukan  tindak pidana  kejahatan yang ancamanhukumannya  4 (empat) tahun atau lebih; dan

3) Pegawai  Negeri Sipil diberhentikan  tidak dengan  hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap  karena melakukan tindak  pidana kejahatan jabatan  atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

b. Dalam Pasal t huruf a Peraturan  Pemerintah  Nomor 32 Tahun'1979  tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan  bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan  tidak dengan  hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana  penjara atau  kurungan berdasarkan  keputusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum yang tetap karena melakukan  suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  keiahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

c. Dalam Pasal 22, Pasar 23 ayat  (1) huruf b, pasar 24 ayat ('t) huruf b dan ayat (2)' dan Pasal 25 ayat (1) huruf b peraturan  pemerintah  Nomor g rahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan,  pemindahan, dan pemberhentian  pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan  bahwa

1) Presiden menetapkan  pemberhentian  pegawai Negeri sipir pusat danPegawai  Negeri sipir  Daerah yang berpangkat  pembina utama Muda, golongan  ruang lV/c, Pembina  Utama Madya, golongan  ruang lV/d, dan Pembina Utama, golongan  ruang lV/e;

2) Pejabat Pembina Kepegawaian pusat menetapkan pemberhentian pegawai Negeri sipil Pusat yang berpangkat  pembina Tingkat I, gorongan ruang lV/b ke bawah di lingkungannya;

3)  Pejabat  Pembina Kepegawaian Daerah provinsi  menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri sipir Daerah provinsi yang berpangkat  pembina Tingkat  I,  ruang lV/b ke bawah di lingkungannya;

4)  Gubernur menetapkan  pemberhentian  pegawai Negeri sipir Daerah   Kabupaten/Kota  yang  berpangkat  pembina,  golongan ruang lV/a dan Pembina Tingkat l, golongan  ruang lV/b; dan

5)  Pejabat Pembina  Kepegawaian  Daerah Kabupaten/Kota   menetapkan pemberhentian pegawai  Negeri sipir Daerah Kabupaten/Kota yang

 berpangkat Penata Tingkat  l, gorongan ruang lll/d ke bawah di ringkungannya.

d. Dalam Pasal 8  peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian/Pemberhentian    Sementara  Pegawai Negeri antara lain ditentukan  bahwa pemberhentian ditetapkan  mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkara yang bersangkutan  mendapat kekuatan pasti (lnkracht).

2. Berdasarkan  ketentuan tersebut, dapat disampaikan  bahwa:

a. Pegawai Negeri sipil yang  merakukan tindak  pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak  pidana kejahatan yang ada hubungannya  dengan jabatan  dan telah dijatuhi  hukuman  berdasarkan  keputusan pengadilan ying terah mempunyai kekuatan hukum yang  tetap, diberhentikan  tidak dengan hormat.

b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud  pada huruf a berlaku terhitung  mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai  kekuatan hukum yang tetap.

c. Pegawai Negeri sipil  Pusat menduduki pangkat pembina  utama Muda, golongan ruang lV/c, Pembina Utama  Madya, golongan ruang lV/d, dan pembina  Utama, ruang lV/e, maka pemberhentian  tersebut  ditetapkan  dengankeputusan Presiden.

d. Pegawai Negeri sipil Pusat menduduki pangkat  pembina Tingkat  I, gorongan ruang lV/b ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut ditetapkandengan  Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pusat.

e. Pegawai Negeri sipil Daerah provinsi  menduduki pangkat pembina Tingkat  l golongan ruang lV/b ke bawah di lingkungannya,maka pemberhentian  tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pejabat pembina  Kepegawaian  Daerah provinsi.

f.   Pegawai Negeri sipil Daerah Kabupaten/Kota  menduduki pangkat  pembina, golongan ruang lV/a dan Pembina Tingkat  I, golongan ruang lV/b, maka pemberhentian  tersebut  ditetapkan  dengan  keputusan  Gubernur. 

g. Pegawai Negeri sipil Daerah Kabupaten/Kota menduduki pangkat penata Tingkat  l, golongan  ruang III/d ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut  ditetapkan  dengan keputusan  pejabat pembina Kepegawaian  Daerah   Kabupaten/Kota.

Demikian penjelasan tentang Sanksi bagi PNS yang melakukan tindakan Pidana yang berhubungan dengan Jabatan. semoga ada manfaatnya.